Pemerintah Diminta Blak Blakan Soal Biaya Haji
Jepara – Pemerintah diminta untuk blak-blakan soal biaya Ibadah Haji. Pasalnya, selama ini masyarakat masih belum tahu betul berapa sebenarnya total biaya haji.
Itu disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, baru-baru ini (23/7/2022). Pihaknya menilai, calon jamaah haji harus tahu soal mekanisme pembiayaan tersebut.
Wachid mengungkapkan, sebenarnya biaya ibadah haji untuk satu orang mencapai Rp 98 juta. Tetapi, faktanya, jamaah haji Indonesia hanya membayar sekitar Rp 35,2 juta.
“Masyarakat harus tahu. Sebenarnya biayanya itu tidak Rp 35 jutaan,” kata Wachid.
Untuk menutupi selisih biaya tersebut, lanjut Wachid, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggunakan uang dari dana abadi umat. Dana ini memang dikelola oleh BPKH.
Baca Juga:
Akibat Perceraian Janda dan Duda Meningkat Di Kudus
Pengendara PCX Tabrak Karyawan Pabrik Hingga Meninggal Dunia di Mayong
”Selisih antara subsidi dengan biaya haji yang dibayar jamaah haji ini perlu dibahas serius,” tegas Wachid.
Jika pola subsidi yang sama terus diterapkan, pihaknya khawatir BPKH tidak bisa menutup kekurangan atau selisih untuk beberapa tahun ke depan.
”Kalau untuk dua tahun ke depan, pola yang sama masih bisa diterapkan. Karena dua tahun lalu tidak ada pemberangkatan haji. Otomatis biayanya tak terpakai untuk subsidi. Tapi setelah dua tahun nanti, saya khawatir BPKH tak mampu membayar,” jelas Wachid.
Menurutnya, idealnya pembahasan terkait pelaksanaan haji tahun-tahun mendatang tidak hanya melibatkan Kementerian Agama saja. Namun harus lintas sektoral. Seperti terkait kuota haji Indonesia.
Mestinya harus ada negosiasi ulang karena saat ini antrian daftar haji semakin panjang. Bahkan, terdapat daerah yang daftar tunggunya lebih dari 30 tahun.
”Minat haji orang Indonesia sangat tinggi. Jadi soal kuota misalnya harus negosiasi, jika perlu pemerintah dengan pemerintah tidak hanya menteri agama tapi harus menlu dan Presiden RI dengan Raja Arab Saudi,” ungkapnya.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar